CHAT Via WhatsApp

Dilihat : 34 kali

Rokan Hulu —Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) secara resmi menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2025 kepada DPRD Rohul dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Rohul pada Senin (22/9/2025).

Bupati Rohul, Anton ST MM, menyampaikan bahwa total RAPBD Perubahan Rohul Tahun Anggaran 2025 diproyeksi menjadi Rp2.057.847.652.037 atau mengalami penambahan Rp497.606.272.132 dari anggaran semula pada APBD Murni 2025 sebesar Rp1.550.152.257.180. Peningkatan ini disebabkan oleh perubahan pada tiga komponen utama, yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.

Bupati Rohul Anton, ST MM menjelaskan bahwa peningkatan pendapatan pada RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 ini terjadi karena adanya perubahan pada pendapatan daerah yang direncanakan mencapai Rp2.047.758.529.312, mengalami penambahan Rp497.606.272.132 dari anggaran semula. Peningkatan ini bersumber dari kenaikan penerimaan pajak daerah serta pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Belanja Daerah juga mengalami peningkatan sebesar Rp481.837.699.975 untuk membiayai program prioritas pembangunan daerah.(RP)


Tag :

Rokan Hulu —Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) secara resmi menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2025 kepada DPRD Rohul dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Rohul pada Senin (22/9/2025).

 

 

Wujudkan Satu Data Indonesia, Pemkab Rohul Teken MoU Bersama BPS di Balai Serindit Pekanbaru

Posting by Admin

Wujudkan Satu Data Indonesia, Pemkab Rohul Teken MoU Bersama BPS di Balai Serindit Pekanbaru

Pekanbaru – Dalam rangka mewujudkan program Satu Data Indonesia, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Pemkab Rohul) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Rokan Hulu menandatangani Kesepakatan Bersama (MoU) di Balai Serindit, Komplek Gubernuran Riau, Pekanbaru, Kamis (7 Agustus 2025). Penandatanganan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola data yang



34 Kali