Jakarta– Ketua DPD Apdesi Provinsi Riau Zulfahrianto, SE menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) V Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPP APDESI) yang berlangsung di Jakarta, mulai Rabu hingga Jumat (28-30/1/2026). Forum tertinggi ini menjadi momentum krusial bagi ribuan kepala desa se-Indonesia untuk menyatukan visi pembangunan nasional dari akar rumput.

Hadir dalam delegasi tersebut, Ketua DPD APDESI Provinsi Riau, Zulfahrianto, SE, yang membawa misi khusus untuk mendorong percepatan pembangunan desa di Bumi Lancang Kuning melalui sinergi langsung dengan jajaran pemerintah pusat.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, S.Pt., M.Pd, dalam sambutan pembukaannya menekankan agar Munas V APDESI mengedepankan semangat kerukunan.

Beliau meminta seluruh jajaran APDESI fokus menyusun strategi dalam menyukseskan program prioritas Presiden, khususnya yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga desa. APDESI diharapkan menjadi lokomotif penggerak ekonomi desa yang mandiri dan berdaya saing.

Dalam sela-sela forum, Ketua DPD Apdesi Provinsi Riau Zulfahrianto, SE menyampaikan aspirasi penting langsung kepada Menteri Desa. Ia menegaskan bahwa posisi desa sebagai ujung tombak pembangunan nasional memerlukan dukungan konkret, terutama untuk wilayah Provinsi Riau.

“Desa adalah fondasi pembangunan bangsa. Kami menyampaikan langsung kepada Menteri Desa agar perhatian terhadap desa di Riau terus diperkuat, baik dari sisi anggaran, pendampingan, maupun kebijakan yang berpihak pada kebutuhan riil masyarakat kami,” ujarnya.

Ia menekankan tiga poin utama yang diperjuangkan delegasi Riau:

Penguatan Anggaran: Alokasi yang proporsional untuk tantangan geografis desa di Riau.

Pendampingan Desa: Peningkatan kapasitas perangkat desa dalam tata kelola administrasi.

Optimalisasi BUMDes: Mendorong unit usaha desa agar mampu menjawab tantangan ekonomi digital.

Munas V yang dihadiri ribuan pengurus dari berbagai provinsi ini tidak hanya fokus pada pemilihan kepemimpinan baru DPP APDESI, tetapi juga menghasilkan poin-poin rekomendasi kebijakan strategis. Fokus utamanya adalah:

Optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Transparansi dan akuntabilitas tata kelola Dana Desa.

Penguatan posisi tawar kepala desa dalam pengambilan kebijakan daerah.

Menteri Desa menyambut positif masukan dari APDESI Riau dan berharap kolaborasi ini menjadi langkah awal menuju terwujudnya desa-desa di Riau yang mandiri, maju, dan sejahtera.

Tag :